Siap Ditunda?

Seri ke-13, Sebuah Mini Seri Pupuk Bersubsidi

Oleh: Wiyanto Sudarsono

‘Wajib kartu tani buat tebus pupuk bakal diundur tahun depan’, demikian tajuk salah satu berita di detik.com.

“Masalah kewajiban ini, kita tinggal lakukan relaksasi karena ini juga permintaan dari KPK. Saya akan melakukan tahapan supaya kalau bisa tahun depan realisasinya,” Demikian, pernyataan Pak Menteri SYL. Pernyataan di berikan selepas Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI.

Dengan penundaan implementasi kartu tani ini, semua pihak dapat lebih bersiap. Seperti, peningkatan akurasi data petani (yang sudah 94%), peningkatan jumlah petani penerima kartu, mekanisme penyaluran, pembentukan tim layanan kartu tani di berbagai pihak..

Penundaan paling tidak 4 bulan ini, harus digunakan sebaiknya untuk persiapan. Sehingga semakin siap seluruh pihak untuk implementasi.

Surat-Surat

Sebelumnya muncul surat dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tentang Penagihan Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Dashboard Bank Tahun Anggaran 2020. (baca: Kartu Pengejut). Surat tertanggal 19 Agustus 2020.

Sebagai tindak lanjut keputusan KPA, Pelaksanaan Subsidi yakni PIHC, mengeluarkan surat. Surat tertanggal 28 Agustus 2020, ditujukan kepada Direktur Utama (semuanya baru) produsen pupuk.

Isinya empat poin:
1. Seluruh pengecer Wajib KPL di seluruh wilayah implementasi kartu tani. Serta Wajib KPL untuk seluruh Indonesia pada akhir September 2020.
2. Wajib dipastikan penyaluran hanya menggunakan kartu tani di wilayah yang ditetapkan KPA.
3. Produsen agar aktif dalam sosialisasi, edukasi dan Menjelaskan kepada distributor dan pengecer apabila terdapat permasalahan agar dapat berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Dinas Pertanian maupun Bank penanggung jawab kartu tani di wilayah tersebut)
4. Tetap memperhatikan dan melaksanakan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Upaya Dukungan

Saat saya membagikan seri-12 (baca: Takut Kartu), 27 Agustus lalu, sahabat saya di salah satu bagian Perencanaan dan Pengendalian Usaha, bertanya:

“Langkah proaktif suportif apa yang bisa dilakukan PI group saat ini?”.

“Sosialisasi dan Edukasi, segera samakan kios untuk Anper. Membentuk Kartu Tani Care,dll“. Jawab saya via aplikasi WA.

“Permasalahannya, sumbangsih PI group apa yang bisa win-win solution ke semua pihak?” kejarnya lagi.

Agak grogi saya dibuatnya. Alhamdulillah bertanya lewat WA. Kalau langsung bisa pucat saya.

“Selain yang sudah kusebutkan, ada satu hal di Kartu Tani yang hanya PI Grup yang bisa: me-link-kan stok dengan data kartu tani. Sistem di PI seharusnya yang bisa adalah SIAGA. Tapi saat ini itu yang belum“. Jawab saya agak lega. Infonya rumah atau slot di SIAGA sudah disiapkan.

“Sebenarnya win win di capai jika penyaluran tepat sasaran, valid, semua pihak aman secara audit“. lanjut saya.

Perlu diketahui, Bank melalui investasi kartu, EDC, dan sistem tentu berharap dapat sesuatu dari situ. Paling tidak nasabah, putaran uang.

PIHC tentu berharap dengan sistem itu, penyaluran tepat sasaran, tidak ada keluhan kelangkaan, penagihan lebih mudah dan cepat. Dengan itu, PIHC dapat berharap menjadi satu-satunya Mitra atau pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi.

Kementan, sebagai Pemerintah tentu berharap ketepatan sasaran kebijakan, kemudahan pengawasan, dan keamanan dalam proses audit.

Dengan surat di atas, meski diksinya bukan “Proaktif dan Supporrif”, saya pikir kata “aktif” untuk sosialisasi  dan edukasi, dapat menjadikan implementasi lebih baik.

Saya tetap menganjurkan untuk dibentuk semacam tim ad hoc  (dengan tujuan khusus) kartu tani di PIHC dan produsen pupuk bersubsidi. Jadi tidak melepas Distributor dan pengecer langsung ke Dinas dan Bank, minimal produsen mengetahui dan dapat melakukan langkah koordinasi dan komunikasi. Jangan sampai timbul pandangan seolah pelaksana subsidi tidak mau tahu.

Pupuk bersubsidi adalah soal kepercayaan.

(Wiyanto Sudarsono)

Attribution: Hand photo created by freepik – www.freepik.com